Ketua NU Paser Kaltim Ajak Nahdliyin Sukseskan Pemilu
Paser, Apenso.id – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) meminta seluruh Nahdliyin atau warga NU untuk bijak menyikapi tahun politik. Terutama dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum (pemilu) 2024.
“Saya mengingatkan agar warga NU menjadi dewasa dan cerdas dalam berpolitik,” kata H Khoirul Huda selaku ketua PCNU Paser, Ahad (03/09/2023). Karena itu, dirinya berharap bahwa tidak akan ada warga NU yang memilih untuk tidak memilih atau golput saat pesta demokrasi berlangsung. Justru dirinya berharap partisipasi dapat memberikan kontribusi positif terhadap negara.
H Huda menekankan bahwa hak pilih akan menjadi sia-sia jika tidak dimanfaatkan dengan baik dalam pemilu. Menurutnya, penting bagi pemilih untuk bijak dalam memilih, dengan mempertimbangkan hati nurani mereka dan memilih calon pemimpin yang dianggap mampu membawa kemaslahatan bagi umat. “Kita harus cerdas dalam memilih dan memilih pemimpin yang dapat mewakili kepentingan umat dan membawa kemaslahatan,” pesannya.
Dirinya juga menegaskan bahwa NU memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap Nahdliyin untuk menentukan pilihan sendiri dalam pemilu. NU diakui memiliki variasi politik yang berbeda, terutama di kabupaten Paser. “Kami memberikan kebebasan dan tidak memberikan instruksi kepada warga NU untuk memilih partai tertentu,” tegas dia.
Pengurus NU di kabupaten Paser, hingga tingkat desa, telah berperan aktif dalam mensosialisasikan kesadaran politik. Untuk memastikan bahwa Nahdliyin yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan memahami mekanisme pemilu, NU menyelipkan wawasan politik dalam berbagai kegiatan pengajian. Pasalnya, Nahdliyin yang sebagian besar tersebar di wilayah pedesaan, diakui H Huda cukup banyak yang belum terlalu paham mengenai mekanisme pemilu. Secara tidak langsung, PCNU turut memberikan edukasi terhadap Nahdliyin.
“Kita masukkan pendidikan politik di kalangan ibu-ibu.Termasuk pemahaman mengenai DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD hingga pilpres. Ini dimaksudkan untuk membantu KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih,” pungkasnya.***
(Ful)
