LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 2023: STABILITAS EKONOMI DI TENGAH TANTANGAN GLOBAL
Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.Terhitung sejak LKPP 2016, pemerintah telah memperoleh penilaian terbaik berupa opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut.
LKPP merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Dalam laporan 2023, sebanyak 80 LKKL memperoleh opini WTP, sementara 4 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). LKBUN juga mempertahankan opini WTP-nya.
WTP: Sebuah Tanggung JawabPresiden Joko Widodo mengapresiasi kerja profesional BPK serta kinerja pemerintah pusat dan daerah yang meraih opini WTP. Namun, ia menegaskan bahwa WTP bukanlah prestasi, melainkan kewajiban dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“WTP adalah tanggung jawab kita semua untuk mengelola uang rakyat dengan baik. Setiap tahun, laporan ini pasti akan diaudit,” ujar Presiden dalam pidatonya di Jakarta.
Ketua BPK, Isma Yatun, memuji langkah pemerintah dalam menyelaraskan pengelolaan keuangan negara dengan perencanaan pembangunan nasional. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah yang telah menguatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan selama 10 tahun terakhir.
Menjaga Kepercayaan Publik Menurut Isma, pencapaian opini WTP mencerminkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, meskipun tantangan global dan domestik terus bermunculan. Presiden menambahkan bahwa stabilitas ekonomi dan politik menjadi modal utama Indonesia untuk tumbuh, dengan ekonomi yang mencatat pertumbuhan di atas 5% pada tahun 2023 dan awal 2024.
Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerintah diminta terus menyederhanakan prosedur dan fokus pada hasil yang nyata bagi rakyat. Dalam masa transisi pemerintahan, Presiden mengharapkan kesinambungan perbaikan tata kelola keuangan negara.
Menjaga Kesehatan APBN Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pentingnya menjaga APBN tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel. Dalam laporannya kepada DPR, ia menguraikan bagaimana APBN telah menjadi alat penting dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat selama satu dekade terakhir.Di tengah risiko global, kinerja APBN 2023 menunjukkan hasil positif, dengan peningkatan pendapatan negara, belanja negara yang terakselerasi, serta pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Hal ini menunjukkan bahwa reformasi struktural dan pengelolaan fiskal yang sehat memberikan dampak signifikan. Sri Mulyani juga mengapresiasi kerja sama dengan DPR dan BPK, serta partisipasi masyarakat, dalam memastikan pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel. Untuk menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP 2023, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa mendatang.
Andy Adama Iftida Kaharudin Syach
NIM 222020100059
Mahasiswa aktif semester 5
Prodi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo