Mengapa Pemantauan Korupsi Harus Menjadi Prioritas Utama?

Korupsi tetap menjadi tantangan serius bagi Indonesia, dengan dampak luas yang menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kualitas layanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Data terbaru menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,85 dari 3,92 pada tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi. Dampak korupsi terhadap perekonomian sangat signifikan.

Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, dan mengurangi kualitas sarana serta prasarana publik. Misalnya, penetapan anggaran yang dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok menyebabkan rendahnya kualitas infrastruktur, yang pada gilirannya menghambat pembangunan ekonomi.

Selain itu, korupsi juga menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Investor cenderung menghindari negara dengan tingkat korupsi tinggi karena risiko yang ditimbulkan, seperti ketidakpastian hukum dan biaya tambahan yang tidak resmi. Hal ini berdampak negatif pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh berbagai pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa selama periode 2020-2024, mereka berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2,5 triliun. Namun, upaya ini perlu ditingkatkan dan didukung oleh semua elemen masyarakat.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara masih sering terjadi. Sepanjang tahun 2024, beberapa kasus korupsi besar mencuat, melibatkan berbagai latar belakang, termasuk penegak hukum dan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela dan perlu penanganan yang lebih serius.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, pemantauan korupsi harus menjadi prioritas utama. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran serta kinerja pemerintah menjadi kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya korupsi perlu terus digalakkan untuk membentuk budaya antikorupsi di masyarakat.

Dengan menjadikan pemantauan korupsi sebagai prioritas, diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hanya dengan komitmen bersama, korupsi dapat diberantas dan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa dapat terwujud.

Nike Surya Saputri

Mahasiswi Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo