Menuju Sistem Administrasi Publik yang Responsif dan Berorientasi pada Pelayanan Publik di Indonesia
Apenso.id // Dalam hal menyelesaikan berbagai hal untuk masyarakat Indonesia, sistem pemerintahan dan administrasi publik tidak bisa dipandang sebelah mata. Keamanan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi, semuanya dikelola oleh pemerintah melalui sistem ini.
Bagian integral dari sistem administrasi publik yang efektif adalah memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan publik dengan tingkat kualitas yang sama. Setiap orang di suatu negara harus dapat mengakses layanan publik berkualitas tinggi tanpa bias atau preferensi. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap orang di negara tersebut memiliki akses yang sama terhadap layanan publik dan tidak ada yang dipilih untuk mendapatkan perlakuan istimewa.
Agar layanan pemerintah dapat dianggap adil, maka layanan tersebut harus tersedia bagi semua warga negara secara adil. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status kewarganegaraan seseorang. Ini berarti bahwa orang-orang dari semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial ekonomi, ras, agama, atau jenis kelamin mereka, berhak mendapatkan pelayanan publik yang sama.
Perlakuan yang sama adalah dasar pemikiran mendasar lain dari manajemen pemerintah. Agar layanan publik dapat diberikan secara adil, pemerintah harus memastikan bahwa layanan tersebut tersedia di seluruh wilayah negara.
Ini berarti bahwa tidak ada wilayah yang boleh didiskriminasi atau diabaikan dalam hal menerima layanan pemerintah yang penting. Agar semua penduduk dapat merasakan manfaat layanan publik secara adil, pemerintah harus berupaya mempersempit kesenjangan antara daerah kaya dan miskin dalam hal akses dan kepuasan terhadap layanan tersebut.
Selain itu, sistem administrasi publik harus menganut nilai-nilai keterbukaan dan tanggung jawab. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan keputusan dan kegiatannya kepada publik dengan cara yang mudah dipahami. Hal ini akan menumbuhkan integritas, mengurangi korupsi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan memungkinkan warga negara untuk mengawasi cara kerjanya.
Ditulis Oleh : Firda Divanda Aulia
NIM : 222020100054
Mahasiswa Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (Administrasi Publik)
