Pemerintah Provinsi Jatim Bentuk Forum Industri Hijau

Apenso.id // Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Forum Industri Hijau yang keanggotaannya terdiri dari enam elemen, meliputi perguruan tinggi, pelaku usaha, serta lembaga sertifikasi, penelitian dan keuangan, selain dari internal pemprov setempat.

“Enam lembaga ini akan menjadi kekuatan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk mewujudkan industri hijau,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui keterangan tertulis di Surabaya, Jatim, Sabtu.

Menurutnya, Forum Industri Hijau Jatim segera menggelar rapat koordinasi (rakor), setelah pada 28 Juli 2023 kepengurusannya dikukuhkan di Surabaya.

Salah satunya, rakor akan merumuskan rencana aksi untuk mempercepat terwujudnya industri hijau di Jatim. Termasuk, agar Jatim bisa turut andil dalam mewujudkan target net zero emission tahun 2060 secara lebih signifikan.

“Kalau sudah ada awareness dari seluruh pemangku kepentingan, rasanya akan menjadi pintu masuk kita untuk menciptakan industri hijau lebih masif, bahkan green economy, kemudian juga green infrastructure, serta green finance,” ujarnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim mencatat sebanyak 344 perusahaan di wilayah provinsi setempat telah berstandar industri hijau. Namun hanya 11 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat industri hijau.

Gubernur Khofifah mengungkapkan Forum Industri Hijau menjadi kebutuhan mendesak guna mengakselerasi perusahaan di Jatim agar bisa mendapatkan sertifikat industri hijau.

“Kalau cuma diupayakan oleh Pemprov saja pasti nggak nutut,” ucapnya.

Khofifah menandaskan di banyak forum internasional, perubahan iklim sering dirumuskan menjadi banyak kesepakatan baru.

“Termasuk di sektor industri tertentu yang produknya diekspor ke negara tertentu telah mempersyaratkan harus punya kualifikasi sebagai industri hijau,” katanya.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan memberikan benefit dan reward bagi inovator industri kecil menengah (IKM) hijau.

Selanjutnya pelopor industri hijau diharapkan bisa mendapatkan benefit dari pemerintah pusat.

“Kita akan dikomunikasikan pada Bank Jatim untuk memberikan benefit dengan skema tertentu pada inovator IKM hijau. Begitu pula bagi pelopor industri hijau diharapkan dapat previlege atau skema tertentu dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa industri hijau diprediksi berkembang pesat setelah Indonesia ditetapkan sebagai negara berpenghasilan menengah atas oleh Bank Dunia.

Shinta menyampaikan saat ini semua industri sedang berjalan ke arah hijau dan berkelanjutan. Indonesia pun harus memprioritaskan mana yang menjadi produk unggulan agar sisa waktu 10 tahun menuju negara maju dapat terwujud.

“Industri hijau, EBT (energi baru terbarukan) EV (electric vehicle). Infrastruktur juga yang hijau, transportasi juga dan value added industry karena itu juga yang jadi fokus Indonesia,” ujar Shinta ditemui usai peluncuran Trade Expo Indonesia di Jakarta, Senin.

Namun demikian, Shinta mengatakan bahwa untuk masuk ke industri hijau, Indonesia juga perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung teknologi dan perkembangan industrinya.